Restruktrurisasi telekomunikasi sangatlah problematik. Walaupun kecenderungan liberalisasi dan privatisasi secara global berkembang, namun pelayanan telekomunikasi di banyak negara berkembang masih didominasi oleh institusi yang sebagian besar atau semuanya dikuasai negara. Pada beberapa negara seperti India, Algeria dan Kamerun; pelayanan telekomunikasi masih menjadi bagian departemen dari negara-negara tersebut. Pada beberapa negara lain seperti Ekuador, Indonesia, Yordania dan Thailand menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi semi-independen melalui institusi atau perusahaan milik negara dan perusahaan swasta yang dilindungi hukum. Argentina, Chili dan Meksiko menggunakan organisasi seperti ini sebelum privatisasi terjadi tahun 1987 dan 1990. Penyelenggara telekomunikasi yang hanya sebagian tereformasi ini menghambat perkembangan dari pelayanan telekomunikasi. Sebagai contoh, perusahaan milik pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi ini kurang mandiri, mempunyai organisasi dan manjemen yang tanggung, dan kekurangan dana investasi. Sebagai tambahan, bentuk organisasi ini menghambat perkembangan telekomunikasi secara umum.
Sebagai bukti, pemerintah seringkali mengarahkan penyelenggara telekomunikasi untuk mendiskriminasikan daerah miskin atau terpencil yang secara politis tidak berarti. Tambahan lagi, daripada menginvestasikan penghasilan kepada pemangunan jaringan, operator lebih menyukai membelanjakannya untuk kepentingan lain. Bahkan pada saat sektor swasta memainkan peran utama pada sektor telekomunikasi, daerah miskin atau terpencil cenderung diabaikan. Adanya struktur biaya pembangunan jaringan, operator telekomunikasi ragu-ragu untuk menginvestasikannya di daerah miskin atau terpencil. Tidak hanya karena biaya yang tinggi, namun juga disebabkan permintaan yang rendah dan tidak menentu dibanding daerah yang menguntungkan atau potensial.
Meskipun menghadapi hambatan dalam restrukturisasi industri telekomunikasimya, beberapa negara berkembang telah berhasil tidak hanya membuka kompetisi. Mereka pun secara bersamaan mencapai kewajiban pelayanan telekomunikasi untuk umum (Universal Services Obligation/USO). Misalnya pencapaian yang dilakukan oleh Grameen Phone di.Bangladesh. Mereka secara komersial telah berhasil melayani pelanggan seluler di daerah urban/pedesaan dan rural/terpencil sebanyak 40 ribu pelanggan. Program rintisan dari Grameen Phone bekerja sama dengan pemberi mikro-kredit Grameen Bank melalui anak perusahaan yg dinamakan Grameen Telecom, yang memungkinkan anggota wanitanya memperoleh kredit bergulir untuk berushan di bidang warung telekomunikasi di daerah pedesaan. Proyek pertamanya meliputi 950 Vilage Phone (baca; Telepon Pedesaan) dan memberikan akses kepada 65.000orang.
Kasus di Bangladesh ini menimbulkan pertanyaan; “Bagaimana model organisasi yang sukses ini dapat diterapkan di negara-negara lain. Apakah solusi unik ini hanya berlaku untuk reformasi telekomunikasi di Bangladesh? Atau apakah hal ini dapat direplikasi pada konteks spesifik dari negara berkembang. Apabila Model Grameen tidak dapat direplikasi seutuhnya, hal apa yang harus diadaptasi untuk memenuhi kondisi di setiap tempat?
Untuk itu kita perlu mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dimana konteks spesifik suatu negara adalah kritis dalam menentukan kesuksesan di bidang reformasi telekomunikasi. Karena dasar itulah bahwa model bisnis Grameen yang ada di Bangladesh tidak dapat secara langsung direplikasi di negara berkembang lainnya. Untuk bisa dilaksanakan pada konteks yang berbeda, hal ini haruslah memahami hambatan spesifik yang ada di negara tersebut. Bahkan model tersebut harus diubah untuk menyelesaikan hambatan struktural yang spesifik di suatu negara.
Artikel terkait:
Telematika Pedesaan 