Statuses

Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kepemimpinan (Bagian-2)

In Ilmiah, Leadership, Manajemen, Telekomunikasi, Telematika on 4 Maret 2014 by djadja Ditandai: , , , ,

3. Peran Teknologi Telematika

Pada saat ini bangsa kita sedang dalam tahapan rekonstruksi setelah mengalami krisis ekonomi, sosial, dan politik yang terburuk pada tiga tahun terakhir ini. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga formal amat tipis, bahkan kepercayaan antar kelompok-kelompok dalam masyarakatpun terkikis. Sedangkan gejala disintegrasi bangsa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Upaya rekonstruksi diharapkan dapat membawa bangsa kita menjadi suatu masyarakat madani yang bersatu dalam negara Republik Indonesia.

Memasuki milenium ketiga, globalisasi yang semula merupakan suatu kecenderungan telah menjadi suatu realitas, sedangkan alternatifnya adalah pengucilan dari kancah pergaulan antar bangsa. Globalisasi menuntut adanya berbagai macam standar, pengaturan, kewajiban, dan sekaligus juga memberi hak kepada anggota masyarakat global. Berbagai aturan dikenakan secara global (misalnya, WTO, IMF, UN, dan lain-lain). Tuntutan berkompetisi, dan sekaligus berkolaborasi, memaksa kita untuk terus menerus meningkatkan daya saing bangsa kita, baik dalam pasar lokal, regional, maupun dalam pasar global.

Sementara itu, era reformasi memungkinkan kita untuk menelaah dan memperbaiki dampak negatif dari sentralisasi yang berlebihan di masa lalu. Pola sentralisasi selain mengabaikan inisiatif masyarakat, juga cenderung meniadakan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada kriteria obyektif berdasarkan data dan informasi. Setelah beberapa dasawarsa di bawah pemerintahan tersentralisasi, kebijakan pucuk pimpinan seringkali menjadi satu-satunya acuan yang harus diikuti. Akibatnya, keputusan lebih banyak dilakukan atas dasar kesesuaian dengan kebijakan atasan daripada berdasarkan fakta dan informasi, sehingga informasi yang dikumpulkan dari lapangan menjadi kurang dihargai.

Selain masalah-masalah tersebut di atas, perkembangan teknologi juga memberikan tantangan tersendiri pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu teknologi yang berkembang pesat dan perlu dicermati adalah teknologi informasi. Tanpa penguasaan dan pemahaman akan Teknologi Telematika ini, tantangan globalisasi akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk bersaing karena minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Mengingat perkembangan Teknologi Telematika yang demikian pesat, maka upaya pengembangan dan penguasaan Teknologi Telematika yang didasarkan pada kebutuhan sendiri haruslah mendapat perhatian maupun prioritas yang utama untuk dapat menjadi masyarakat yang lebih maju.

Dengan tantangan yang beragam seperti itu, Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya dan mengantisipasi langkah-langkah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana Teknologi Telematika (untuk selanjutnya akan disingkat TI atau IT-Information Technology) dapat berperan dalam langkah-langkah yang sedang, dan akan dilakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Keberhasilan pengembangan Teknologi Telematika harus dapat diukur dengan indikator kinerja yang mencerminkan sumbangan konkrit yang diberikan kepada sektor-sektor strategis lainnya. Dengan mempergunakan pendekatan seperti ini, maka misi pengembangan Teknologi Telematika dapat dirumuskan sebagai berikut:

  1. Untuk dapat mencapai visi tersebut, Teknologi Telematika harus mampu memberikan dukungan untuk terwujudnya masyarakat madani berbasis teknologi informasi, dengan menyediakan akses universal terhadap informasi kepada masyarakat luas secara adil dan merata. Akses ini diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya publik (public resources) sehingga pada akhirnya dapat tercipta good governance, yang dicerminkan dengan adanya transparansi, tertib hukum, dan demokrasi.
  2. Teknologi Telematika juga harus mampu memberikan dukungan untuk terwujudnya bangsa Indonesia berbasis Teknologi Telematika yang berdaya saing tinggi dengan bertumpu pada kemampuan untuk:
    • melakukan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal.
    • peningkatan efisiensi dan produktivitas,
    • peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, serta
    • peningkatan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk penerapan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya

Pilar Telematika Indonesia

Pada Gambar-1, divisualisasikan kelima sektor strategis sebagai 5 pilar utama yang mendukung tercapainya visi dalam kerangka pengembangan teknologi informasi. Paradigma baru dalam mekanisme pendanaan pemerintah digambarkan sebagai dinding yang merangkum kelima pilar tersebut, sedangkan dukungan infrastruktur Teknologi Telematika digambarkan sebagai pondasi yang dibutuhkan agar sektor-sektor tersebut dapat dikembangkan.

Strategi difokuskan untuk mengembangkan dan membangun kelima sektor strategis dengan memanfaatkan dukungan infrastruktur teknologi informasi, dan mereformasi mekanisme pendanaan pemerintah. Strategi untuk masing-masing tujuan dirumuskan sebagai berikut.

  • 1. E-government for good governance tahun 2005

Masyarakat madani yang kita cita-citakan dicerminkan dalam bentuk pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan. Oleh karena itu tujuan untuk mencapai suatu e-government harus dilihat dalam konteks good governance, yang merupakan suatu prasyarat untuk dapat bersaing dalam pasar global. Birokrasi pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya tidak saja kepada atasan langsung, tetapi juga kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kepada publik dicerminkan antara lain dengan transparansi pengelolaan sumberdaya pada institusi publik, sehingga amat penting untuk senantiasa menyediakan akses informasi mengenai kegiatan tersebut kepada masyarakat luas.

Karena aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, produktivitas, efektivitas, dan upaya peningkatan daya saing lainnya merupakan indikator kinerja untuk pengelolaan sumberdaya, maka good governance secara langsung mendukung tercapainya daya saing yang tinggi. Dalam kaitan ini koordinasi perencanaan antar unit di dalam pemerintahan perlu ditingkatkan sehingga terjadi sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari sebagai bagian dari good governance.

Strategi untuk mencapai e-government for good governance adalah melalui hal-hal berikut:
• Pencapaian transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya publik pada akhir tahun 2004 yang dicerminkan antara lain dengan tersedianya informasi mengenai pengelolaan sumberdaya di unit-unit birokrasi pemerintahan untuk masyarakat luas (pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan, aset, dsb), tersedianya akses bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, dan ketersediaan informasi publik secara luas (land use, kebijakan-kebijakan pemerintah, statistik, dll).
• Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas di pemerintahan pada akhir tahun 2004, yang dicerminkan antara lain dengan koordinasi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) di antara unit-unit kerja, pemakaian bersama informasi dan sumberdaya TI, sistem antar instansi yang interoperable dan aman, dan pemanfaatan informasi sebagai komoditas untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Berbagai usaha yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya (konsep atau pembuatan sistem perencanaan yang mengandalkan TI) perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin, walaupun dibutuhkan penelaahan seksama agar tetap konsisten dengan pendekatan baru yang dipergunakan.
• Tercapainya on-line government pada tahun 2005 dengan tersedianya berbagai layanan publik untuk kemudahan masyarakat, yang dicerminkan dengan diterapkannya antara lain registrasi penduduk secara on-line (KTP, paspor, akta kenal lahir, surat nikah, visa, ijin tinggal orang asing, SIM, STNK, Surat Ijin Usaha, rekruitmen pegawai, pajak, office automation, scheduling, DSS (Decision Support System), EIS (Executive Information System) dan lain-lain.

  • 2. E-commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005

Kegagalan pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerasi usaha besar telah mendorong para perencana ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan pada ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah (small and medium enterprises atau SME ). Telah terbukti bahwa SME cukup tangguh menghadapi tantangan selama krisis karena luwes dalam merespon keinginan pasar, sehingga pengembangan perdagangan berbasis TI (e-commerce) harus pula difokuskan untuk pelaku pasar pada segmen tersebut.

SME, terutama yang berbasis pada sumberdaya alam, juga memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi besar untuk dapat menembus pasar global. Selain itu pengembangan TI sebagai komoditi, terutama piranti lunak, membutuhkan lahan yang subur bagi berkembangnya SME. SME yang tangguh dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan modal besar dalam upaya untuk tetap memelihara dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dukungan pada sektor ini juga sekaligus dapat mengurangi dan menetralisir dampak negatif penerapan TI seperti yang terjadi di banyak negara maju, yaitu semakin melebarnya kesenjangan kemampuan ekonomi pada kelompok-kelompok masyarakat. Kemudahan dan ketersediaan akses informasi mengenai keadaan pasar akan sangat membantu dalam proses bisnis SME, sesuatu hal yang selama ini didominasi oleh kelompok-kelompok bisnis bermodal besar. Oleh karena itu TI harus mampu memberikan dukungan nyata pada perkembangan sektor ini.

Strategi untuk mencapai e-commerce yang mendukung ekonomi kerakyatan adalah melalui hal-hal berikut:
• Tersedianya virtual market bagi para pelaku pasar baik di pusat maupun di daerah pada akhir 2005, yang dicerminkan antara lain dengan peningkatan kemampuan SME untuk memanfaatkan TI (pajangan Internet dengan kemudahan dari pemerintah, manajemen, berbagai jenis transaksi, mengakses pasar, pertukaran data secara elektronis, dsb),
• Pelaksanaan program pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan bagi SME untuk meningkatkan kemampuan memanfaatkan TI, dan khususnya e-commerce pada akhir 2005, yang dicerminkan antara lain dengan kebijakan dan peraturan yang “berpihak” kepada SME (perijinan, kredit bank, modal ventura, asistensi manajemen, fasilitas ekspor dan kepabeanan, dsb), debirokratisasi melalui penghapusan biaya tinggi,
• Industri TI lokal yang tangguh pada akhir 2005, yang dicerminkan antara lain dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga pengguna dapat mengutamakan produk lokal, dan menembus pasar global.

  • 3. TI berbasis masyarakat tahun 2010

Pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilakukan bila dapat dijamin tersedianya akses informasi untuk masyarakat luas. Disadari bahwa pembangunan infrastruktur TI membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, sedangkan ketersediaan akses tidak dapat menunggu sampai proses pembangunan selesai.
Keberhasilan menyediakan akses telekomunikasi kepada masyarakat luas melalui WarTel dan WarNet patut dijadikan contoh. Pengembangan infrastruktur TI dan kemampuan memanfaatkan TI diharapkan dapat dilaksanakan dengan memberdayakan potensi masyarakat (community empowerment) di lingkungannya masing-masing.

Strategi penerapannya dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan uji coba pada beberapa daerah tertentu. Investasi awal dapat dilakukan oleh pemerintah bersama investor swasta, sedangkan pemeliharaan dan operasinya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat, misalnya sekolah, perguruan tinggi, atau LSM. Pola ini memungkinkan infrastruktur dan titik akses yang terbatas dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat yang lebih luas.

Strategi untuk mencapai pengembangan TI berbasis masyarakat adalah melalui hal-hal berikut:
• Tersedianya sarana akses informasi dan aplikasi informasi bagi masyarakat umum pada semua ibukota kabupaten (2005) dan kecamatan (2010), yang dicerminkan antara lain dengan tersedianya sarana telekomunikasi yang terjangkau, dan tersedianya pusat-pusat informasi untuk umum (transportasi, pariwisata, hiburan, pemerintahan, indikator ekonomi dan sosial, statistik, dsb). Pemerintah harus mendorong dengan pemberian insentif dan promosi untuk investasi swasta, ataupun menjadi pelopor untuk pengembangan infrastruktur daerah atau tempat terpencil demi mencegah kesenjangan antar pusat (kota besar) dengan daerah.
• Tersedianya dana dan program investasi pemerintah yang mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan TI (matching grant, dsb) pada tahun 2002.
• Terjadinya proses akulturasi untuk menjadi masyarakat yang dapat memanfaatkan Teknologi Telematika (2005).
• Promosi dan peningkatan riset TI, berorientasi pada kebutuhan pasar dan aktfitas TI di masyarakat. Kekuatan pasar dan aktifitas pemanfaatan komponen TI, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang tinggi di masyarakat pada tahun 2005, dapat menjadi faktor pendorong utama untuk riset dalam bidang TI. Latar belakang ini dapat menjadi alasan ekonomis untuk melakukan riset dari swasta, maupun dari tersedianya sumber daya manusia untuk bidang pengembangan produk TI.

  • 4. TI untuk pendidikan tahun 2010

Teknologi Telematika harus mengambil peran sentral dalam upaya mengembangkan pendidikan, baik itu proses pembelajaran formal maupun pelatihan. Dalam proses pembelajaran, Teknologi Telematika dapat berperan lebih dalam proses pembelajaran jarak jauh. Walaupun upaya yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Terbuka selama ini cukup memberikan hasil, Teknologi Telematika diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperluas jangkauan dan cakupannya, terutama untuk sasaran kelompok masyarakat berbeda. Beberapa kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses ke pendidikan, misalnya peserta didik di SD sampai SLTA, diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penerapan teknologi informasi. Peningkatan kualitaspun dapat pula diharapkan melalui pemanfaatan guru dan dosen yang terbaik secara nasional. Proses pembelajaran jarak jauh juga dapat dimanfaatkan untuk proses pelatihan bagi berbagai kelompok masyarakat, misalnya usaha kecil dan menengah, birokrasi pada pemerintah daerah.

Teknologi Telematika juga memiliki peran penting, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagai akibat dari pengelolaan tersentralisir selama ini, kapasitas pengelolaan di daerah menjadi terbatas. Teknologi Telematika dapat menyediakan sarana pelatihan dan penyebarluasan informasi bagi pelaksana pembangunan di daerah, sehingga secara sistematis dan terprogram kapasitas yang saat ini tersentralisir di pusat dapat ditransfer ke daerah.

Pemanfaatan Teknologi Telematika dalam proses pendidikan, dengan sasaran yang secara cermat dipilih, bahan ajar yang berkualitas, serta metodologi pengajaran yang tepat, akan mampu mendukung proses pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pencapaian tujuan ini akan merupakan dukungan langsung kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Strategi untuk mencapai TI untuk pendidikan adalah melalui hal-hal berikut:
• Tersedianya akses untuk pembelajaran jarak jauh untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pada tahun 2010, yang dicerminkan antara lain dengan angka partisipasi yang meningkat, keragaman mata ajar yang luas spektrumnya, keragaman tingkat kecanggihan pemanfaatan Information and Communication Technology (selanjutnya disingkat ICT) , serta peningkatan jumlah dan jenis institusi yang terlibat.
• Pemanfaatan Teknologi Telematika dalam proses pelatihan di semua sektor, baik pemerintahan (pusat dan daerah), swasta, maupun sektor non-pemerintahan lainnya (2005).

  • 5. E-democracy tahun 2020

Dalam alam demokrasi yang sedang kita bangun untuk menuju masyarakat madani di masa depan, Teknologi Telematika diharapkan dapat berperan sebagai wahana untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan lembaga-lembaga perwakilan, dan menyediakan akses bagi masyarakat luas untuk berinteraksi dengan wakil-wakilnya pada lembaga-lembaga tersebut.

Peran penting yang juga dapat dijalankan oleh Teknologi Telematika adalah mendukung proses pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Peran seperti ini sudah dilaksanakan pada Pemilu 1999 yang lalu, dan sudah terbukti efektivitasnya.

Agar peran tersebut dapat dilaksanakan, beberapa prasyarat dibutuhkan, antara lain infrastruktur TI yang dapat memenuhi kebutuhan, peningkatan kemampuan anggota legislatif dan masyarakat yang diwakilinya untuk mendayagunakan TI, ketersediaan akses di masyarakat, serta tuntutan masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan wakil-wakilnya, antara lain sebagai konsekwensi dari pemilihan sistem distrik.

Strategi untuk mencapai e-democracy adalah melalui hal-hal berikut:

• Adanya interaksi yang bebas friksi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya di pemerintahan.
• Adanya transparansi dalam kegiatan lembaga-lembaga perwakilan.
• Pemanfaatan Teknologi Telematika dalam proses demokrasi.

Untuk mencapai sasaran dari kelima sektor strategis tadi peran mekanisme pendanaan baru dan pemanfaatan dukungan dan landasan Teknologi Telematika merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan perlu dikelola secara terpadu oleh suatu bentuk kelembagaan yang khusus menangani hal tersebut. Keterkaitan dan strategi yang diperlukan dalam hal ini untuk mencapai sasaran dari kelima sektor strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

  • 1. Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru

Paradigma baru dalam mekanisme pendanaan investasi teknologi informasi, terutama di sektor pemerintahan, harus lebih berbasis pada hasil (output) dan dampak (outcome), daripada input. Investasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia merupakan input, sehingga ketersediaannya masih belum dapat mencerminkan kinerja suatu unit/lembaga. Kinerja harus dicerminkan dengan output yang dihasilkan, dan dampak positifnya pada unit/lembaga tempat investasi Teknologi Telematika tersebut diterapkan. Kinerja, efisiensi, produktivitas, dan efektivitas yang tinggi akan secara langsung meningkatkan daya saing unit/lembaga tersebut, dan pada konteks yang lebih luas daya saing nasional.

Kualitas tinggi tersebut hanya dapat dicapai apabila secara konsisten dikembangkan semangat berkompetisi secara sehat, untuk memperoleh pendanaan yang dialokasikan dalam bentuk blok (block grant) atau paket (budget envelope). Prinsip ini akan mampu meningkatkan rasa memiliki (ownership) pada unit pengelola, untuk kemudian menghasilkan kesinambungan (sustainability) dan efisiensi yang tinggi. Pengelolaan dan pengembangan Teknologi Telematika yang bertumpu pada nuansa dan semangat seperti ini akan secara langsung merupakan akselerasi persiapan bangsa kita menghadapi persaingan global.

Walaupun semangat persaingan secara umum sangat positif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja, aspek pemerataan juga harus tetap memperoleh perhatian yang cukup. Salah satu aspek negatif dari manajemen tersentralisir selama beberapa dasawarsa adalah kesenjangan perkembangan ekonomi antar daerah, sektor, dan unit, yang merupakan hambatan serius bagi penerapan desentralisasi pemerintahan. Persaingan yang tidak diimbangi oleh pengaturan yang adil dan demokratis akan mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat tertentu akan mengalami ketidakadilan dalam kompetisi untuk memperoleh investasi publik. Untuk itu perlu dikembangkan upaya sistematik dan terprogram guna meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok yang kurang beruntung tersebut, sehingga mampu untuk bersaing dalam kelompoknya sendiri. Oleh karena itu, mekanisme persaingan untuk memperoleh investasi publik harus dilaksanakan secara berlapis (tiered competition).

Strategi untuk menerapkan mekanisme baru pendanaan pemerintah dilaksanakan melalui:
• Adanya suatu badan independen yang kredibel untuk melakukan berbagai tugas dalam mengatur mekanisme pendanaan dengan paradigma baru ini. Badan yang anggotanya dipilih dari masyarakat dan pemerintah ini diharapkan sudah dapat terbentuk pada 2001.
• Penerapan mekanisme pendanaan baru untuk investasi pemerintah sudah dimulai pada tahun anggaran 2001.
• Diharapkan dalam 5 tahun 75% investasi TI oleh pemerintah sudah dapat dilaksanakan melalui pola pendanaan dengan paradigma baru ini.

  • 2. Dukungan dan landasan teknologi informasi

Dukungan dan landasan Teknologi Telematika mencakup aspek yang lebih luas, selain infrastruktur informasi dan telekomunikasi juga mencakup sumber daya manusia dan acuan/produk hukum telematika (Lihat Gambar 1).

Karena prioritas penyiapan dukungan dan landasan Teknologi Telematika harus dikaitkan pada visi, misi, dan tujuan yang dipilih, maka penentuan prioritas untuk aspek infrastruktur informasi/komputer/telekomunikasi tidak dapat menggunakan pendekatan tersegmentasi dalam segmen-segmen infrastruktur itu sendiri Jadi, misalnya, harus dilepaskan dilema antara mendahulukan SDM atau jaringan komunikasi, antara mendahulukan pengembangan industri berbasis TI, riset TI atau infrastruktur TI, dsb. Segmen manapun layak untuk diberi dukungan penuh selama investasi dan kegiatan tersebut dapat secara langsung mendukung sektor-sektor strategis yang dipilih. Satu-satunya kriteria yang harus dipergunakan adalah keterkaitan langsung pada pencapaian visi melalui kelima sektor strategis.

Dalam mendukung visi/misi dan strategi yang dipilih, tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dukungan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan. Alternatif satu-satunya bagi kita adalah mendorong terjadinya kompetisi dalam pasar penyediaan produk dan jasa pelayanan TI. Kompetisi yang sehat akan dapat menekan biaya sambungan yang saat ini relatif cukup tinggi di Indonesia sehingga menghambat pencapaian tujuan nasional. Sebagai contoh, mendorong pemakaian e-commerce untuk SME akan sulit diterapkan jika biaya akses dan transaksi di Internet masih cukup tinggi.

Hal yang penting dan patut menjadi pertimbangan pada saat penyusunan kebijakan infrastruktur adalah bahwa pemanfaatan TI harus didasari oleh kebutuhan (demand-driven) sesuai dengan prioritas dan strategi nasional, bukan semata-mata oleh faktor teknologi. Pendekatan dalam bentuk penyediaan infrastruktur (supply-driven) akan mengakibatkan over-investment dan cenderung mengabaikan masyarakat yang kurang mampu, populasi di daerah dan sektor yang dianggap rendah kemampuannya untuk mengembalikan investasi. Dengan demikian kebijakan yang dibuat hendaknya harus memperhatikan fasilitas infrastruktur berdasarkan pemanfaatan, kemampuan merangkum berbagai sektor, organisasisi/institusi dan berbagai lapisan masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan pihak pemakai TI (participatory) dalam menjawab permasalahannya dengan melakukan dialog atau survey, dan mengakomodasi kebutuhan pemakai TI tersebut ke dalam prioritas nasional. Pemerintah dapat melakukan usaha untuk menjembatani kebutuhan spesifik dan sektoral menjadi bagian dari lingkungan jaringan TI nasional.

Strategi untuk pembangunan dukungan dan landasan dukungan dan landasan infrastruktur ICT adalah melalui hal-hal berikut:
• Pembangunan infrastruktur fisik dapat dilaksanakan terlebih dahulu pada lokasi geografis yang sudah lebih siap dalam hal infrastruktur fisik, sumberdaya manusia, kebutuhan, dan potensi pemanfaatan.
• Secara terprogram dan sistematis, lokasi geografis yang relatif paling tertinggal harus memperoleh pembinaan melalui pelatihan, uji coba terbatas, magang, dsb. Pembangunan infrastruktur fisik secara terbatas dan bertahap sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesiapan yang mampu dicapai.
• Pengembangan dan pembinaan pendidikan TI perguruan-perguruan tinggi, termasuk pelatihan dan pengembangan SDM TI di organisasi pemerintah dan swasta, terutama disesuaikan dengan segmen pasar tenaga kerja yang dituju.
• Pemberlakuan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang e-commerce, information act, dan HAKI
• Peranan pemerintah dapat memberikan arahan dan fokus penelitian dan pengembangan usaha untuk meningkatkan riset dan pengembangan TI dalam mendukung atau mencari solusi TI yang termurah bagi penyediaan infrastruktur dan pelayanan yang menjadi landasan TI. Pada saat awal, kegiatan pengembangan infrastruktur yang disponsori pemerintah melibatkan pihak industri TI Nasional dan institusi riset/pendidikan dalam meningkatkan keahlian SDM dan penguatan untuk industri lokal.

  • 3. Badan Pengembangan Teknologi Telematika Nasional

Dalam penerapan mekanisme pendanaan dengan paradigma baru diperlukan adanya suatu badan independen yang kredibel untuk melakukan berbagai tugas yang tidak dapat / boleh dilaksanakan oleh badan pemerintah, antara lain seleksi usulan, evaluasi kinerja, perumusan kebijakan nasional, penyelesaian ketidaksepakatan, dsb. Hal ini untuk menjamin agar proses seleksi, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan dapat dilaksanakan secara kredibel. Selain itu badan tersebut juga diperlukan untuk mengkoordinasikan pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Telematika secara nasional, yang mencakup aspek perangkat keras/lunak, aspek legal, aspek audit, dan aspek sumber daya manusia, sehingga badan ini dapat melakukan sinergi antara dukungan strategi Teknologi Telematika nasional dengan strategi nasional secara umum.

Di dalam era formasi sekarang ini, di satu sisi pemerintah diharapkan dapat lebih berperan sebagai fasilitator daripada membuat kebijakan dan menerapkan regulasi itu sendiri, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk melindungi masyarakat umum, mempertahankan integritas bangsa, menerapkan prioritas nasional, dan menjaga agar persaingan diterapkan secara adil. Namun dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, pemerintah tidak harus melakukan intervensi sendiri. Intervensi dapat dilakukan secara lebih kredibel apabila dilakukan melalui mediator, yaitu Badan independen yang kredibel. Setelah krisis terburuk yang dialami negara ini sejak kemerdekaan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga formal menjadi tipis, bahkan kepercayaan antar kelompok dalam masyarakatpun terkikis. Pembangunan dan pengembangan Teknologi Telematika untuk dapat mendukung kelima pilar sektor strategis merupakan suatu usaha yang bersifat lintas sektoral, lintas departemen, dan lintas daerah. Dibutuhkan koordinasi secara nasional untuk dapat mempertahankan integritas sistem, agar tidak terfragmentasi menurut dimensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu suatu Badan independen yang kredibel perlu dibentuk guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi kebijakan dan komitmen yang diberikan. Dengan demikian pencapaian sasaran kelima sektor strategis yang dipilih dapat dijalankan dengan baik.

Keanggotaan Badan Pengembangan Teknologi Telematika Nasional, yang mempunyai wewenang kuat dan perlu didukung oleh pimpinan nasional, terdiri dari unsur-unsur: i) Pemerintah, ii) Industri berbasis teknologi informasi, iii) SME, iv) Perguruan tinggi, v) Kelompok masyarakat pengguna TI, vi) Pakar, vii) LSM, vii) Asosiasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan tersebut memperoleh dukungan dari Sekretariat Badan, yang terdiri dari tenaga profesional yang bekerja penuh waktu. Badan juga dapat merekrut tenaga profesional dan pakar lainnya untuk melaksanakan suatu tugas khusus, atas nama Badan, untuk jangka waktu tertentu, misalnya melaksanakan proses seleksi, evaluasi usulan investasi, dan evaluasi berkala terhadap investasi yang sudah dilakukan.

Strategi untuk pembentukan Badan Pengembangan Teknologi Telematika Nasional dilaksanakan melalui:
• Adanya Badan Pengembangan Teknologi Telematika Nasional (2001) yang mempunyai fungsi dan tugas pokok antara lain menerima Kerangka TI Nasional beserta strateginya, melakukan sosialisasi dan penerapan Kerangka TI Nasional, termasuk pemantauan kemajuan penerapan dan pemutakhiran Kerangka TI Nasional tersebut.
• Adanya persyaratan kwalitas dan kategori keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan, termasuk kejelasan pendanaan untuk Badan tersebut agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
• Dibentuknya suatu badan khusus (di setiap lembaga pemerintahan), misalnya ditunjuknya Chief Information Officer (CIO) di setiap lembaga, sehingga koordinasi intra dan antar-lembaga dapat dijalankan sesuai dengan Kerangka TI Nasional (2001). CIO melakukan koordinasi dengan Badan Pengembangan Teknologi Telematika Nasional untuk menjamin penerapan TI sesuai dengan Kerangka TI Nasional

2 Tanggapan to “Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kepemimpinan (Bagian-2)”

  1. Sangat didambakan terbentuknya satu jaringan Server terintegrasi se PEMKOT, setiap pemkot ada banyak dinas yang membawahi sub-sub dinas, setiap dinas mengelola sistem jaringan sub-sub dinas misalnya dinas pendidikan kota dapat memantau langsung perkembangan program kegiatan dan pelaporan dari seluruh kepala sekolah semua jenjang pendidikan demikian juga sebaliknya setiap sub bisa mengakses sub-sub atas-bawah, kiri-kanan, secara online sehingga semua bisa diakses oleh seluruh masyarakat luas sehingga tidak ada lagi misalnya apel rutin wajib kepala sekolah setiap selasa ke disdik yang sangat menyita waktu dan tenaga padahal hanya untuk mendengarkan atasan, bukankah itu bisa diganti dengan cara yang efektif ya TI itu, ibarat kita belanja apapun di supermarket langsung tercatat dengan akurat, atau semua bank sudah melakukannya berbasis TI yang terintegrasi cepat dan modern

    • Sepertinya “Depok Cyber Commuinty” dapat menjadi “Prime Mover” (Penggerak Utama) terutama bidang pendidikan…..

      Kami siap kolaborasi🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: